Selasa, November 24, 2015

Sanksi jika Tidak atau Telat Laporkan SPT Pajak Tahunan


Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan kepada Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan WP badan usaha untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Jika dengan sengaja tidak melaporkan bisa terkena sanksi administratif hingga pidana yang tertuang dalam Undang-undang KUP pasal 38 dan 39.

Apa saja sanksinya?

Dalam pasal 38 berbunyi:
Setiap orang yang karena kealpaannya:

- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39 berbunyi:

Ayat 1
Setiap orang yang dengan sengaja:
- Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat 2
  
Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Ayat 3

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar pembayaran dan pelaporan pajak, silakan menghubungi kami. Tim kami siap membantu Anda.

Jasa Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan Dan Orang Pribadi Palembang



Bagi Perusahaan/UKM/Koperasi yang membutuhkan bantuan dalam Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi, kami sebagai konsultan pajak palembang menyediakan jasa pembuatan dan pelaporan serta jasa lainnya seperti :

  1. SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi,
  2. SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 4(2), SPT PPN,
  3. Laporan Keuangan,
  4. Laporan Pajak eSPT atau Manual,
  5. Tax Planning,
  6. Pemeriksaan Pajak / Keberatan / dan Banding,
  7. Restitusi Pajak

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan Akuntansi.

Untuk tarif jasa dapat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan laporan keuangan

info lengkap, silahkan kontak kami.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)


Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :
1. Iuran / pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Jenis-jenis Pajak

Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Khusus jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2012 pengelolaannya disebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Setelah kita mengetahui dan memahami pengertian serta jenis-jenis pajak, selanjutnya kita fokus pada pembahasan tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
– melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Tidak termasuk Subjek Pajak
1.Badan perwakilan negara asing;
2.Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

bukan warga Negara Indonesia; dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3.Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

• bukan warga negara Indonesia; dan
• tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Apa Yang Kita Harus Ketahui Tentang Pajak



Apa Yang Kita Harus Ketahui Tentang Pajak?

Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar kata “pajak”? Apa itu pajak? Jika kita melihat definisi pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapat imbalan langsung. Bersifat wajib artinya pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya. Sedangkan tidak mendapat imbalan langsung berarti bahwa mereka yang telah membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung.

Namun demikian, melihat komposisi sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang terbesar, sekitar 70%. Sehingga, manfaat pajak telah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi bidang seperti : bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya. Pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan masih banyak lagi.

Pajak, di Indonesia, berdasarkan wewenang pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan wewenang Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3), serta Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah Daerah. Pajak yang termasuk Pajak Daerah contohnya: Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan dan PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Lalu apa bedanya pajak dengan retribusi atau sumbangan? Berbeda dengan pajak, retribusi sudah jelas imbal baliknya, misalnya retribusi pelayanan kependudukan dan catatan sipil imbalannya berupa bukti pencatatan administrasi sebagai pengakuan kewarganegaraan. Contoh lainnya adalah retribusi pelayanan kesehatan, langsung dirasakan manfaatnya melalui layanan pengobatan maupun konsultasi dokter. Bila dibandingkan dengan sumbangan, pajak pemungutannya dapat dipaksakan sedangkan sumbangan pemungutannya tidak dapat dipaksakan.

Kenapa negara harus memungut pajak? Setidaknya ada dua prinsip dasar kenapa negara memungut pajak. Yang pertama, Benefit Principle, bahwa karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Negara lah yang membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, negara lah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk keperluan membiayai pengeluaran negara tersebut, diperlukan sumber dana yang memadai.

Prinsip yang juga menjadi dasar negara memungut pajak adalah Ability-To-Pay Taxation Principle, yaitu bahwa negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan masing-masing individu warga negara. Warga negara yang mempunyai kemampuan lebih, membayar pajak lebih besar daripada mereka yang mempunyai penghasilan lebih kecil.

Namun demikian, pemungutan pajak oleh negara tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Selain harus berdasarkan Undang-undang, pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan keadilan, artinya bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam undang-undang perpajakan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan.

Selain itu, pemungutan pajak juga harus efisien, dalam arti pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul dalam pemungutan pajak tersebut. Biaya untuk memungut pajak harus lebih kecil bila dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Jangan sampai terjadi, pemungutan pajak akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada pajak yang berhasil dikumpulkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemungutan pajak harus sederhana. Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Semakin mudah pajak dihitung, semakin banyak masyarakat yang mau berpartisipasi membayar pajak.

Tak kalah penting adalah bahwa pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan produksi, distribusi, perdagangan dan pemberian jasa di masyarakat, sehingga perekonomian tidak terganggu oleh adanya pemungutan pajak.

Di Indonesia, pemungutan pajak ditetapkan melalui Undang-undang yang dalam penyusunannya melibatkan Pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat Indonesia. Tentunya, ketentuan yang dibuat telah mempertimbangkan empat prisnsip tersebut di atas. Lalu, apa peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai lembaga pengumpul pajak? Dapat dikatakan bahwa Ditjen Pajak hanyalah sebagai “pelaksana” ketentuan perpajakan tersebut. Selain bertugas mengumpulkan pajak, Ditjen Pajak juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap langkah pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan, sudah saatnya kita memahami bahwa membayar pajak adalah bukti kecintaan kita bagi negeri, sekaligus sumbangsih kita bagi pembangunan. Bangga bayar pajak!

Pengertian Tentang Pajak


Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’